PENGAKUAN TERHADAP HAK-HAK SIPIL
DAN POLITIK
MAKALAH INI DIAJUKAN SEBAGAI
SALAH SATU SYARAT UNTUK TUGAS PADA MATA KULIAH HOKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Dosen Pembimbing:
A. Kahar Maranjaya SH. MH
Disusun Oleh:
Burhan 2012207014
JURUSAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2013/2014
Latar
Belakang
Sejarah perjalanan kehidupan manusia
tidak terlepas dari penindasan dan penistaan oleh se sama manusia, satu sama
lain saling menindas dan menghancurkan. Bahkan di abat ke dua puluh satu ini
hal demikian masih kerap terjadi walaupun bentuk dari penindasan dan
penghancuran tersebut lebih halus atau samar-samar dan bersifat masif. Parahnya
lagi penindasan dan penghancuran tersebut dilakukan oleh oknum pemerintah dan
dilegalkan.
Bentuk dan pelaku penindasan dari
zaman ke zaman terus berkembang. Pada abad sebelum masehe sebelum manusia
mengenal sistem pemerintahan, penindasan dilakukan oleh se sama manusia,
individu perindividu, seperti yang dilakukan oleh Qobil anaknya nabi adam
terhadap saudaranya Habil [1],
yang mana Qobil membunuh adiknya Habil. Kemudian penindasan dan penistaan
terhadap se sama manusia terus berkembang, kalu dimasa awal-awal manusia
dilakukan oleh individu terhadap individu yang lain, pelaku penindasan
dilakukan oleh seorang raja yang berkuasa, skala dan bentuk penindasannya pun
lebih sadis, seorang raja berbuat sewenang-wenang terhadap rakya yang
dipimpinnya, seperti menyiksa, mengambil harta bendanya, dan kemudian
membunuhnya dengan sadis, seperti yang dilakukan Fir’aun terhadap rakyatnya,
bagaimana dia menindas dan membunuh rakyatnya[2].
Skalanya pun melua tidak hanya satu orang tapi bisa satu kampung bahkan satu
wilayah negara, seperti yang dilakukan oleh Raja Richard yang mempunyai julukan
the lion heart, di merupakan raja inggris yang memimpin perang salib dalam
perebutan kota yerussalem, dimana dalam perang tersebut kota yerussalem
dipenuhi dengan genangan darah para tentara dan penduduk yerussalem[3].
Di abad modern zaman sekarang,
penindasan dan penistaan terhadap se sama manusia masih terus berlangsung
dengan bentuk yang lebih halus dan bersifat masif. Pada zaman demokrasi seperti
sekarang ini penindasan dan penghancuran terhadap rakyat terus berlangsung
dengan berbagi bentuk dan modus operandinya semakin canggih. Akan tetapi
pelakunya tetap sama dengan zaman kerajaan yaitu Negara atau pemerintah. Bentuk
penindasan yang dilakukan oleh pemerintah seperti pelarang berpolitik terhadap
masyarakat tertentu oleh negara, pencegahan bepergian keluar negeri, dan
pembunuhan dengan tampa alasan yang dilakukan oleh lembaga negara tertentu.
Nama terhadap tindakan-tindakan semacam itu, penindasan, penghancuran, dan
pembunuhan pada abad sekarang disebut dengan pelnggaran HAM.
Oleh karena banyaknya pelanggaran
HAM terhadap kaum yang lemah atau rakyat
yang dilakukan oleh pemerintah, seperti pelarangan berpolitik,
pelarangan membangun dan bertempat tinggal oleh pemerintah, dan pelarangan bergeliria
untuk menjelajahi permukaan bumi, maka negara-negara yang tergabung dalam United Nation atau Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB), mengadakan deklarasi PBB tentang hak asasi manusia atau universal declaration of human right,
yang kemudian disusul dengan konvensi internasional hak-hak asasi manusia pada
tahun 1966 yang dikenal dengan Covenan International Hak-hak Sipil dan Politik
untuk mempertegas dan merinci deklarasi PBB tersebut.
KOVENAN
INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK
Covenan internasional Hak-Hak sipil
dan Politik yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tertanggal
16 Desember 1966, yang dirativikasi oleh negara indonesia dengan undang-undang
No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And
Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).
Latar belakang lahirnya covenan internasional Hak-hak sipil dan politik
(International Covenant On Civil And Political Rights) merupakan tindak lanjut
dari deklarasi Hak Asasi Manusia perserikan Bangsa-Bangsa (PBB) atau universal declaration of human right
tahun 1948, yang kemudian dikenal dengan
DUHAM. Covenan internasional hak-hak sipil dan politik dimaksudkan untuk lebih
merinci lagi apa yang telah dideklarasikan tentang HAM. Karena pada dasarnya
deklarasi PBB tentang hak asasi manusia tahun 1948 hanya memuat pokok-pokok
atau dasar-dasar dari hak asasi manusia.
Masyarakat
internasional merasa perlu untuk menjabarkan hak-hak dan kebebasan dasar yang
telah dinyatakan oleh DUHAM kedalam instrument internasional yang dapat
mengikat secara hokum. Oleh karena itu dewan PBB membentuk panitia khusus untuk
membuat dan mempersiapkan covenan hak-hak asasi manusia beserta dewan
pelaksananya, panitia khusu tersebut adalah komisi hak asasi manusia (KHAM)
yang sebelumnya telah bertugas untuk menyiapkan deklarasi PBB tentang HAM.
Komisi ini resmi melaksanakan tugasnya pada tahun 1949 untuk menyiapkan draf
dan hal-hal lainnya berkaitan dengan hak asasi manusia.
Ada
dua covenan yang dipersiapkan oleh komisi hak asasi manusia dari tahun 1949,
yang pertama adalah covenan yang berhubungan dengan hak kebebasan sipil dan
politik, kemudian yang kedua adalah hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain
pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung, covenan tersebut
ditetapkan melalui resolusi PBB tahun 1950. Kemudian pada tahun 1950 majelis
umum PBB mulai bersidang membahas kedua covenan tersebut untuk disempurnakan sampai
tahun 1954 karena dalam siding umum PBB tersebut banyak terjadi perdebatan
antar pihak. Kemudian tahun 1954 majelis umum PBB mempublikasikan hasil sidang
tersebut kepada public.
Ke
dua kovenan tersebut memakan waktu lama dalam proses penyempurnaannya,
pembahasannya dalam majelis umum PBB di mulai sesuai jadwal yang ditentukan
dalam deklarasi PBB tentang hak asasi manusia yaitu pada tahun 1949. Namun baru
pada tanggal 1966 kedua covenan tersebut y, covenan tentang hak-hak sipil dan
politik dan hak-hak ekonomi, social dan budaya dapat disahkan tepatnya pada
tanggal 16 Desember tahun 1966 dan berlaku pagi para pihak yang menandatangani
covenan tersebut.
Posisi
Indonesia yang merupakan Negara anggota perserikatan bangsa-bangsa (PBB), yang
juga mempunyai kometmen untuk menegakkan dan melaksanakan ketentuan-ketuan hak
asasi manusia (HAM) menjadi pihak dalam convensi internasional tersebut dan
merativikasinya menjadi undang-undang No 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan
International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).
Dalam
perkembangannya, covenan internasional hak-hak sipil dan politik banyak mengandung
kontroversi di berbagai negara, khususnya negara yang banyak terjadinya
konflik, seperti indonesia, Thailand, dan syuria. Karena covenan internasional
hak-hak sipil dan politik ini sering dijadikan dasar pembenar oleh para
pemberontak disuatu negara untuk melancarkan aksinya, seperti GAM (gerakan aceh
merdeka), OPM (organisasi papua merdeka), RMS (republik maluku selatan), DI/TI
(darul islam indonesia/tentara islam inonesia).
POKOK-POKOK
COVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK
Ada beberapa ketentuan pokok yang
diatur dalam covenan intrnasional hak-hak sipil dan politik.
1. Tentang
hak suatu bangsa untuk menetukan nasibnya sendiri, sebagaimana yang termuat
dalam pasal 1 ayat bagian 1 bahwa, Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib
sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik
mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.
Dengan begitu tidak boleh lagi ada bangsa yang menjajah dan mengintervensi
Negara lain dalam menetukan nasibnya.
2. Hak
suatu bangsa atau Negara untuk mengurangi kewajiban-kewajiban rakyatnya dalam
keadaan darurat, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 ayat 1 bagian ke 2
bahwa, Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya,
yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat
mengambil langkah-langkah yang mengurangi2 kewajiban-kewajiban mereka
berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat
tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan
kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak
mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis
kelamin, bahasa, agama atau asal- usul sosial.
3. Hal
pokok yang selanjutnya adalah hak-hak individu, sebagaimana yang diatur dalam
pasal 6 sampai pasal 27, seperti yang termaktub dalam pasal 6 ayat 6 bagian ke
3 bahwa, Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya.
Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak
hidupnya secara sewenang-wenang.
4. Hal
pokok selanjutnya adalah Kewajiban-kewajiban Negara, sebagaimana yang diatur
dalam pasal 28 sampai pasal 45 bagian ke-4. Seperti yang tercantum dalam pasal
28 ayat 1 bagian ke-4 bahwa, Harus dibentuk Komite Hak Asasi Manusia (dalam
Kovenan ini selanjutnya akan disebut sebagai Komite). Komite harus terdiri dari
delapan belas anggota dan bertugas melaksanakan fungsi-fungsi yang diatur di
bawah ini.
Jadi
ada empat ketentuan pokok yang diatur dalam covenan internasional tentang
hak-hak sipil dan politik yang disahkan tanggal 16 desember tahun 1966 dan
ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI).
CONTROVERSI
COVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK
Sebagiamana yang telah disebutkan
diatas bahwa konvensi hak-hak sipil dan politik ini benyak menimbulkan
permasalahan di berbagai Negara khususnya di Indonesia. Di antara pasal yang
controversial tersebut adalah pasal 1 ayat 1 bagian1 yang mengatakan bahwa,
“Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut
mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar
kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka”. Ketentuan ini banyak menimbulkan
permasalahan oleh karena kata-kata “Semua
bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri”, dengan frasa tersebut banyak
gerakan separatis melandaskan perjuangannya, sehingga mereka merasa legal
melakukan dan berhak menentukan nasibnya sendiri.
Sebenarnya,
penafsiran demikian bertentangan dengan deklarasi wina tahun 1993, disebutkan dalam
resolusi PBB Nomor 1514 (XV) 14 Desember 1960 tentang Deklarasi Pemberian
Kemerdekaan kepada Negara dan Bangsa Kolonial, menegaskan bahwa “Setiap upaya
gangguan sebagian atau seluruh kesatuan Nasional dan teritorial integritas
suatu Negara adalah tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan
Bangsa-Bangsa”. Sehingga penafsiran kelompok separatis yang mengatakan bahwa
dirinya berhak untuk menentukan nasib sendiri karena telah ditentukan dalam
covenan internasional hak-hak asasi sipil dan politik tidak bias dibenarkan
dengan mengacu pada deklarasi wina tersebut.
KESIMPULAN
Deklarasi PBB
tentang hak asasi manusia tahun 1948, yang kemudian lebih dirinci lagi dengan
covenan internasional hak-hak sipil dan politik harus dilaksanakan dan
konsekwen dalam pelaksanaannya oleh semua pihak baik bangsa dan mayarakat sipil
pada umumnya, agar tercipta suatu kehidupan yang aman dan tentram di seluruh
belahan dunia.
Kemudian tidak
boleh lagi para individu atau kelompok menafsirkan covenan tersebut seenaknya
saja sesuai dengan kepentingan pribadinya, harus taat terhadap
ketentuan-ketentuan lain yang menupang kovenan tersebut.
